SELAMAT BERGABUNG DI SITUS INTELEKTUAL MUDA PADANG LAWAS UTARA

Situs orang- orang intelektual muda Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya dan Intelektual Muda Indonesia pada umumnya yang ingin menuangkan hasil pemikirannya untuk kemajuan daerah Padang Lawas Utara Khususnya dan Kemajuan Bangsa Indonesia ke depannya. Tuangkan pemikiran anda di blog ini. Mari mengawasi dan mengkritik jalannya pemerintahan dan pembangunan didaerah Padang Lawas Utara khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya dari segala sudut pembaharuan. Sehingga Daerah Padang Lawas Utara menjadi Daerah yang maju dan makmur serta menjadi daerah percontohan di Indonesia dan Negara Indonesia menjadi negara yang maju dan kuat perekonomiannya di tengah- tengah peradaban dunia.

Potret Desa Padangbolak

Potret Desa Padangbolak
Sopo Godang Desa Nagasaribu

Kamis, 05 Februari 2009

JANGAN TOLERIR TINDAKAN ANARKIS DI INDONESIA

Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara barbar yang setiap orang bisa berbuat apa saja demi mencapai kepentingannnya. Negara Indonesia mempunyai aturan hukum dalam menegakkan jalannya demokrasi di Indonesia. Memang Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi yaitu negara yang mempunyai kebebasan kepada setiap Indivudu untuk mengeluarkan pendapatnya baik memberikan kritikan kepada kinerja lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tetapi kita jangan salah menggunakan arti demokrasi itu, bukan berarti kita bebas melakukan segala cara untuk melakukan tindakan anarki dalam menuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat daerah. Kepentingan untuk membentukan sebuah propinsi memang sangat baik, karena akan mempercepat proses pembangunan didaerah tersebut, sehingga kesejahteraan rakyatpun akan cepat merata dan berkesinambungan. Aspirasi untuk pembentukan Propinsi harus dilakukan secara demokrasi dan beradap, bukan secara BIADAB. Kejadian Demontrasi Pembentukan Propinsi Tapanuli di Kantor DPRD Sumut adalah Tindakan BIADAB dan BINATANG.

Lembaga Legislatif adalah lembaga wakil rakyat yang sepatutnya mendapatkan pengawalan ketat dari Pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini kapolda dan kapoltabes dalam menghadapi berbagai golongan dan kepentingan untuk mencapai maksud dan kepentingannya.

Kejadian di Kantor DPRD SUMUT sangat kita sayangkan, golongan yang menamakan dirinya Massa Pembentukan Propinsi Tapanuli melakukan demonstrasi secara ANARKI yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat di kantor DPRD Sumut. Massa Protap kehilangan akalnya dengan melakukan berbagai aksi anarkisnya, merusak dan melempari berbagai pasilitas DPRD Sumut. Kebebesan berpendapat boleh- boleh saja, tetapi harus dilakukan secara damai dan aman. Jangan sempat melakukan pengrusakan terhadap pasilitas umum dan pasilitas kepentingan orang banyak. Bahkan jangan sampai melakukan tindakan anarkis yang bisa menghilangkan nyawa orang lain.

Rencana Aksi Massa Pembentukan Propinsi Tapanuli seharusnya sudah diketahui oleh Kapolda dan Kapoltabes Medan. Apalagi massa sudah diketahui akan melakukan aksinya ke kantor DPRD Sumut. Aparat kepolisian seharusnya bertindak cepat dan tepat terjun kelokasi DPRD Sumut untuk mengamankan Pejabat Legislatif, seterusnya menghadapi massa dengan menerapkan Program Cepat Penangan Massa yang sudah seharusnya dimiliki oleh kepolisian Republik Indonesia. Apalagi kalau sudah kelihatan massa akan melakukan kearah tindakan anarkis, maka seharusnya polisi melakukan tindakan reaksi cepat MELUMPUHKAN MASSA yang harus dikembangkan oleh kepolisian negara republik Indonesia. Negara kita sebagai negara hukum jangan pernah mentolerir sedikitpun terhadap golongan yang melakukan tindakan anarki yang terjadi di wilayah kesatuan republik Indonesia. Kejadian yang terjadi di DPRD Sumut, yang bertanggung jawab adalah Kapolda dan Kapoltabes. Kapolri harus bertindak tegas terhadap bawahannya yang lalai melaksanakan tugas dengan mencopot jabatannya. Apapun alasannya, kalau ada kejadian anarkis seperti di Kantor DPDR Sumut yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Azis Angkat, maka kapolri harus memberikan contoh tegas dengan mencopot jabatan kapolda dan kapoltabes Medan. Sehingga untuk kedepannya aparat dibawahnya akan bekerja secara propesional dan tidak berpihak kepada golongan siapapun.

Disamping itu, setiap pelaku demontrasi yang menjalankan aksinya dengan anarkis, maka polisi harus menangkap dan menindaknya secara tegas tanpa pandang bulu, sehinggan hukum di Indonesia dapat di tegakkan. TANGKAP dan ADILI segera OTAK dibalik pelaku Kerusuhan secara Anarkis yang menamakan dirinya Pembela Pembentukan Propinsi Tapanuli.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Isilah Komentar di atas

Bagaimana pandangan anda dengan hadirnya blog ini?